Cara Lapor PPh 21 Dengan Cepat Dan Aman

Berbicara soal pajak mungkin tidak asing lagi untuk anda yang tingggal di negara hukum. Indenesia merupakan negara hukum yang semua perilaku dan sistem demokrasinya telah dicantumkan di dalam undang-undang. Salah satunya adalah masalah pajak yang di mana sudah diberi hukum di Indonesia. Pajak merupakan iuran wajib untuk masyarakat Indonesia dan sifatnya pun memaksa masayarakat. Terdapat berbagai macam jenis pajak yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPh. Di dalam PPh pun terdapat pasal khusus untuk mengatur berbagai macam jenis transaksi. Salah satu jenis PPh adalah PPh pasal 21. Bagaimana Cara lapor PPh 21?.



Untuk anda yang belum memahami bagaimana sistem pelaporan PPh hendaknya belajar atau mencari informasi terlebih dahulu terkait pajak jenis tersebut. Hal ini akan mempermudah anda dalam mengurus pajak. Pasalnya setiap orang yang tinggal di Indonesia adalah pelaku wajib pajak yang harus melunasi. Hal ini dikarenakan pajak berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masayarakat itu sendiri. Anda bisa menikmati berbagai macam jenis bangunan atau fasilitas lainnya karena anda rutin membayar pajak. Pajak dari masyarakat dan akan kembali pula untuk masayarakat.

Pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban seseorang. Ada berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia dan memiliki ketentuan hukum berbeda-beda. Dasar dari pengenaan pajak dan pemotongan PPh pasal 21 ini adalah penghasilan kena pajak bagi penerima pensiun, pegawai tetap dan tidak tetap. Wajib pajak yang dimaksud di sini adalah pemilik nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pemotongan atau tarif masing-masing wajib pajak pun berbeda, hal ini berdasarkan penghasilan yang didapat. Semakin tinggi penghasilan, semkin tinggi pula pajak yang akan didapat.

Peserta Wajib Pajak dan Tarif PPh 21

Menurut peraturan direktorat jenderal pajak nomor  PER-32/PJ/2015 pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, upah, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Anda harus mengetahui terkait tarif yang dikenakan untuk ketentuan peserta wajib pajak di atas. Peraturan tarif pajak penghasilan tidak kena pajak atau PTKP saat ini tidak jauh berbeda dengan peraturan pada tahun 2016 lalu.

Peserta yang masuk dalam kategori wajib pajak PPh pasal 21 ini adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiunan, jaminan dan tunjangan hari tua. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan peagwai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti pengacara, akuntan, notaris, aktuaris, dan masih banyak lainnya.

Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan meliputi, perserta perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat, konferensi, sidang, kemudian peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan penyelenggara kegiatan tertentu. Ada pula anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Masih banyak lagi peserta wajib pajak yang harus anda ketahui. Dan cobalah padukan, anda saat ini di posisis wajib pajak yang mana menurut PPh 21?.

Untuk tarif pajak PPh 21 yang dikenakan pun berbeda-beda setiap peserta. Jika jumah penghasilan sebesar lebih dari 450.000 rupiah ketentuan berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dan yang memperoleh upah harian. Selain itu pemotongan tarif PPh 21 ini sebesar 50% dari jumlah penghasilan kotor. Ketentuan ini berlaku untuk pegawai yang memperoleh penghasilan yang berkesinambungan.

Lapor SPT PPh 21 Secara Online

Sebelum anda mneggunakan cara online unutk memenuhi kewajiban bagi peserta wajib pajak, tentunya anda harus mengetahui terlebih dahulu perhitungan pajak terutang. Cara lapor PPh 21 secara online ini akan mempermudah anda dalam memenuhi kuwajiban bagi peserta wajib pajak. Anda sapat menggunakan E-filing untuk memperlancar dan mempermudah proses transaksi. E-filing telah didesain khusus untuk suatu hal yang berkaitan dengan perpajakan. Sistem dan ketentuannya pun telah disamakan dengan ketentuan pajak saat ini.

Biasanya E-filing memiliki ketentuna batas waktu menurut jenis pajaknya. Seperti halnya PPh masing-masing pasal. Di sana anda akan mendapati ketentuan yang berbeda-beda. Untuk PPh pasal 21 biasanya tenggat untuk melunasi pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk SPT tahunnya setiap orang pribadi dan badan pun berbeda. Pada PPh orang pribadi tenggat waktu akhir bulan setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak. Sedangkan unutk PPh badan yaitu akhir tahun keempat setalah beakhirnya tahun atau bagian tahun pajak.

Unuk syarat E-filing pajak pun memiki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Slaah satunya adalah adanya EFIN atau nomor identitas elektronik. EFIN ini digunakan ketika anda memiliki dan ingin melakukan transaksi pajak secara online. Apabila anda tidak menginginkan transaksi online, EFIN ini tidak diperlukan. Bagi anda yang ingin melakukan transaksi pajak secara online namun tidak memiliki EFIN, anda dapat mengajukan permohonan pengajuan EFIN dan sertifikat elektronik E-faktur

Kemudian syarat E-filing selanjutnya adalah memiliki dokumen elektronik atau SPT elektronik. Kemudian anda akses ke web E-filing atau anda sebagai peserta wajib pajak mendaftar ke online pajak. Online pajak memiliki misi untuk membantu Cara lapor PPh 21 dengan mudah. Tidak hanya PPh 21 saja, namun apapun yang berkaitan dengan pajak online pajak siap mamabentu terutama dala pelaporan SPT.

Fitur yang dimiliki online pajak ini pun mudah digunakan. Cara mengaksesnya pun begitu mudah dan gratis sehingga bisa dinkmati oleh siapa saja. Dan soal kemanan pun anda sebagai peserta wajib pajak tidak usah khawatir, hal ini dikarenakan online pajak sudah dilindungi oleh pemerintah dan telah mendapatkan sertifikat ISO/IEC 27001. Sertifikat tersebut diberikan online pajak dari lembaga internasional yang menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi. Sedangkan fitur E-filing yang ada di dalam online pajak ini pun telah disahkan secara resmi melalui surat keputusan pada tahun 2015.

Bagi anda peserta wajib pajak tidak usah khawatir ketika tidak memiliki waktu teralalu banyak. Dalam memenuhi kewajiban pajak, anda dapat bertransaksi dengan mudah dan cepat secara online. Menggunakan online pajak dan fitur E-filing, transaksi anda pun aman dan dijamin kerahasiannya. Dokumen yang telah diunggah di online pajak seperti bukti pelaporan elektronik atau BPE pun sah. Selain itu, SPT di dalam online pajak pun dapat dilaporkan.

Cara dan ketentuan di atas adalah sebagai penunjang. Bagi anda pelaku wajib pajak pun harus selalu up date terkait masalah perpajakan. Dalam menggunakan media online, anda pun harus berhati-hati. Dalam negara pelaku kriminal online pun telah diatur dan sebagian pelaku pun telah mendapat sanksi. Namun anda pun harus tetap waspada akan tindak penipuan.